KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam konteks peran pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya, maka bidang-bidang tanah yang perlu mendapat perhatian adalah bidang-bidang tanah yang berada di perbatasan wilayah daerah tersebut.

Hal ini penting, karena masyarakat seringkali cemburu dengan pemerintah daerah yang berbatasan, yang sangat memperhatikan infra struktur, sehingga daerah di wilayah tersebut lebih maju.

Infra struktur yang dibangun oleh pemerintah daerah yang berbatasan akhirnya akan menggulirkan kegiatan ekonomi di daerah yang berbatasan, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Agar tidak kalah bersaing dengan pemerintah daerah yang berbatasan dalam memperebutkan hati masyarakatnya, sudah selayaknya pemerintah daerah membantu pensertipikatan tanah masyarakatnya, yang berada di wilayah perbatasan. Dengan demikian pemerintah daerah dapat menumbuhkan citra positif di hadapan masyarakat.

Citra positif tentang kinerja pemerintah daerah akan terbangun di masyarakat melalui dua frame, yaitu frame publik, dan frame ide. Frame publik dapat memberi ruang bagi citra positif, bila pemerintah daerah dapat memperlihatkan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang dapat diterima oleh pikiran atau rasionalitas masyarakat.

Sementara itu, frame ide dapat memberi citra positif, bila pemerintah daerah dapat memperlihatkan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang dapat tergambar dengan jelas dalam pikiran (mind) dan hati (heart) masyarakat. Pada kondisi ini dapatlah dikatakan, bahwa pemerintah daerah telah berhasil merebut mindshare dan heartshare masyarakat.

Hal lain yang lebih penting dari sekedar citra positif, adalah adanya peluang, bahwa pensertipikatan tanah (termasuk di wilayah perbatasan) akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketika masyarakat mampu mengakses modal. Hal ini berpeluang menciptakan atau mengembangkan usaha pertanian atau non pertanian, sehingga akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kantor pertanahan perlu mendapat dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pensertipikatan dengan biaya murah, yaitu: PRONA. Meskipun pada beberapa kesempatan, masyarakat yang kurang mampu masih mendapat bantuan dari BKK (Badan Kredit Kecamatan), untuk dapat menjadi peserta PRONA.

PRONA yang oleh masyarakat sering diterjemahkan sebagai pensertipikatan tanah secara massal dengan biaya murah, merupakan sesuatu yang sangat penting. Menurut masyarakat, PRONA sangat penting dalam mengembangkan sektor andalan yang ada di wilayah mereka, seperti jasa dan industri rumah tangga (misal: gula kelapa).

Sebagaimana diketahui industri rumah tangga megalami kesulitan permodalan, sehingga cenderung berat dan mengancam keberlanjutan. Oleh karena itu, sertipikat tanah sebagai instrumen dalam mendapatkan modal merupakan basis perjuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat itulah sertipikat tanah difungsikan sebagai agunan kredit oleh masyarakat.

Dengan memperhatikan fakta lapangan tentang pemaknaan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (rakyat) dalam konteks pertanahan, diketahui bahwa sebagaimana penerapan prinsip pertanahan, maka peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat membutuhkan keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif, nilai luhur, nilai keadilan, dan profesionalisme.

Sebagai contoh dibutuhkannya perilaku kooperatif adalah ketika kantor pertanahan melaksanakan PRONA. Saat itu masyarakat dan kantor pertanahan bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan tersebut, sesuai dengan peran masing-masing.

 Selamat merenungkan, semoga Allah SWT meridhai...

....