TEORI AKSI

Teori Aksi (Action Theory) dibangun berdasarkan pemikiran Max Weber (1864-1920), Emile Durkheim (1858-1917) dan Vilfredo Pareto (1848-1923). Pada awalnya teori ini memusatkan perhatian pada persoalan makroskopik evolusi sosial, meskipun tetap terbuka untuk mengamati tindakan aktif dan pandangan kreatif manusia. Dengan kata lain, pada awalnya teori ini cenderung melihat kehidupan masyarakat sebagai wujud pemberian tekanan kekuasaan terhadap perilaku individu.

Dengan memanfaatkan teori ini, maka semakin mudah memahami manajemen pertanahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yang menganut dualisme, yaitu tanah-tanah yang berada di kawasan hutan dimanaje oleh Kementerian Kehutanan, dan tanah-tanah yang berada di luar kawasan hutan dimanaje oleh BPN-RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).

Berdasarkan Teori Aksi tahap awal diketahui, bahwa pembagian wilayah manajemen pertanahan, antara di luar dan dalam kawasan hutan, sesungguhnya merupakan wujud tekanan kekuasaan, yang dalam hal ini kekuasaan Kementerian Kehutanan. Dengan “wibawa” Kementerian Kehutanan, maka BPN-RI tidak berwenang memanaje tanah-tanah di kawasan hutan.

Teori Aksi berkembang ketika Charles Horton Cooley (1864-1924) membuktikan, bahwa sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah “kesadaran subyektif”. Cooley juga membuktikan bahwa perasaan-perasaan individual, sentimen, dan ide-ide merupakan faktor yang mendorong manusia untuk berinisiatif atau mengakhiri tindakannya terhadap orang lain.

Berdasarkan pandangan Cooley, maka pembagian wilayah manajemen pertanahan antara BPN-RI dengan Kementerian Kehutanan, merupakan format kesadaran subyektif yang dibangun sejak masa penjajahan atau masa Hindia Belanda. Pada masa itu hutan Indonesia diklaim sebagai milik Raja Belanda, yang diamanatkan kepada dinas kehutanan masa itu. Pembuktian dilakukan dengan membuat peta kehutanan, yang sesungguhnya tidak sah, karena dibuat oleh penjajah yang menghinakan hak rakyat Indonesia, yang seharusnya saat ini tidak lagi berkuasa.

Ide pewarisan harta Hindia Belanda merupakan faktor pendorong, yang menghasilkan inisiatif pembagian wilayah manajemen pertanahan antara BPN-RI dengan Kementerian Kehutanan. Pada kawasan hutan tidak berlaku Hukum Tanah Nasional yang berbasis pada Undang-Undang Pokok Agraria. Pada kawasan ini diberlakukan Undang-Undang Pokok Kehutanan, yang seharusnya hanya mengatur hutan saja, namun kemudian diperluas mengatur tanah-tanah di kawasan hutan.

Teori Aksi semakin berkembang di Amerika Serikat berkat jasa beberapa sosiolog Eropa yang mendukung teori ini melalui penerbitan karya-karya mereka, seperti: (1) Florian Znaniecki (1882-1958) melalui karyanya “The Method of Sociology” (1934) dan “Social Actions” (1936); (2) Robert M. Mac Iver melalui karyanya “Sociology: Its Structure and Changes” (1931); dan (3) Talcot Parsons (1902-1979) melalui karyanya “The Structure of Social Action” (1937).

Talcott Parsons menyatakan bahwa penggunaan istilah “action” (aksi atau tindakan) pada Teori Aksi dimaksudkan untuk membedakan teori ini dengan Teori Perilaku, yang menggunakan istilah “behavior” (perilaku atau tindakan yang dilakukan berulang-ulang). “Aksi” menunjukkan adanya suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan diri individu. Sedangkan “perilaku” menunjukkan adanya penyesuaian mekanistik perilaku, sebagai respon terhadap stimulus (rangsangan) dari luar.

Teori Perilaku mengabaikan sifat kemanusiaan manusia dan subyektivitas tindakan manusia. Sebaliknya, Teori Aksi sangat memperhatikan sifat kemanusiaan manusia dan subyektivitas tindakan manusia.

Akhirnya Roscoe Hinkle (1963), menyatakan, bahwa tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek, dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek. Sebagai subyek, manusia bertindak atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan.

Kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan.

Oleh karena sampai saat ini tidak ada pihak otoritatif yang mengkritik pembagian wilayah manajemen pertanahan antara BPN-RI dengan Kementerian Kehutanan, yang bernuansa kolonial, maka kebijakan ini berlanjut terus. Terlebih lagi saat ini dunia memasuki era kolonial baru, yang dibungkus dalam konsepsi “perdagangan karbon”, maka kawasan hutan diberi status quo atau moratorium.

Akhirnya, kebijakan pembagian wilayah manajemen pertanahan antara BPN-RI dengan Kementerian Kehutanan berlangsung terus…

TEORI KONFLIK

Pemilikan tanah adalah kewenangan yang ada pada seseorang atau badan hukum atas suatu bidang tanah. Berdasarkan kepemilikannya ini, ia dapat menyewakan atau melakukan bagi-hasil dengan seseorang atau badan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan sebidang tanah. Berdasarkan transaksi ini, maka timbul penguasaan tanah pada seseorang atau badan hukum yang bukan pemilik tanah. Penguasaan tanah berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemilik tanah pada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan sebidang tanah.

Berdasarkan kewenangan menguasai yang ada pada seseorang atau badan hukum, orang atau badan hukum ini dapat menggunakan dan memanfaatkan bidang tanah tersebut. Penggunaan tanah adalah bentuk interaksi antara seseorang atau badan hukum dengan tanah yang dikuasainya. Wujud penggunaan tanah dapat berupa sawah, perkebunan, hutan tanaman industri, tegalan, dan lain-lain. Sementara itu, pemanfaatan tanah adalah bentuk konkrit manfaat yang dapat diambil atas sebidang tanah, misalnya dengan menanami padi (di sawah), karet (di perkebunan), pinus (di hutan tanaman industri), dan ketela pohon (di tegalan).

Ketika penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah diobservasi dengan menggunakan Teori Konflik, maka diketahui, bahwa: Pertama, berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan berpotensi menimbulkan pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Kebijakan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tepat secara agroekologikal, tetap saja berpeluang menimbulkan pertentangan yang terus menerus di masyarakat. Apa lagi kebijakan yang tidak tepat, tentu akan menimbulkan pertentangan yang kuat, keras, dan terus menerus di masyarakat.

Kedua, setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi sosial. Pihak yang mendapat keuntungan dan pihak yang mendapat kerugian atas dikeluarkannya suatu kebijakan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sama-sama akan memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi sosial. Pihak yang diuntungkan akan berupaya dengan sungguh-sungguh agar keuntungan yang diperolehnya semakin meningkat dan berkelanjutan; sehingga pihak ini siap menghadapi pihak manapun yang akan menggagalkan keuntungannya. Sementara itu, pihak yang dirugikan akan berupaya dengan sungguh-sungguh agar kerugian yang dialaminya dapat segera berhenti, dan diganti dengan keuntungan; sehingga pihak ini siap menghadapi pihak manapun yang telah merugikan dan menghalangi keuntungannya.

Ketiga, keteraturan yang terdapat di masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. Bila hubungan antara pihak yang diuntungkan dengan pihak yang dirugikan nampak harmonis, maka hal ini merupakan fakta palsu, karena adanya peran dominan dari penguasa. Pihak yang menolak keteraturan akan mendapat hukuman yang berat dari pihak penguasa.

Keempat, distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang secara sistematis menimbulkan konflik. Distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menghasilkan adanya pihak yang diuntungkan, dan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, akan terus menerus terjadi konflik antara pihak yang diuntungkan, dengan pihak yang dirugikan. Menurut Lewis A Coser, konflik yang terjadi di masyarakat bersifat fungsional.

Fungsi konflik bagi masyarakat adalah mendorong terjadinya perubahan. Ralp Dahrendorf juga mengatakan, bahwa dalam situasi konflik, kelompok yang terlibat melakukan berbagai tindakan untuk mengadakan perubahan di masyarakat. Pada saat konflik semakin hebat, maka perubahan yang timbul juga semakin radikal. Demikian pula ketika konflik disertai tindak kekerasan, maka perubahan akan mencapai kehancuran struktur masyarakat.

TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

Ketika pengelolaan pertanahan diobservasi dengan menggunakan Teori Fungsional Struktural dari Talcott Parsons (1902-1979), maka diketahui, bahwa: Pertama, masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Oleh karena itu, kebijakan pertanahan yang awalnya menyentuh salah satu elemen masyarakat akan mempengaruhi elemen lainnya.

Contoh fasilitas yang diberikan kepada para pengusaha dalam memperoleh tanah, akan mempengaruhi elemen masyarakat lainnya, yaitu petani. Para petani akan kalah dalam berkompetisi memperebutkan tanah, sehingga merusak kesejahteraan yang mereka bangun dengan susah payah.

Kedua, perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Contoh semakin luasnya tanah-tanah yang dikuasai oleh para pengusaha, akan mempersempit tanah-tanah yang dikuasai oleh para petani. Akibatnya tanah tak dapat lagi mendukung kesejahteraan petani, bahkan ada kesan tak adil yang dirasakan oleh petani dalam konteks penguasaan tanah.

Asumsi dasarnya adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain. Berdasarkan asumsi ini, maka diketahui bahwa para pengusaha merupakan strata yang fungsional, yaitu strata yang memiliki peluang berfungsi menindas para petani dengan kemampuan finansialnya. Demikian pula halnya dengan para petani, yang merupakan strata yang fungsional, yaitu strata yang memiliki peluang berfungsi ditindas oleh para pengusaha dengan menggunakan kemampuan finansial.

Teori Fungsional Struktural dikembangkan oleh Talcott Parsons (1902-1979) setelah ia memperhatikan dengan seksama pandangan Vilfredo Pareto (1848-1923) dalam “The Structure of Social Action” (1937). Dalam buku tersebut Pareto menyatakan, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan, dan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Perubahan satu bagian dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya dari sistem tersebut.

Solusi bagi para petani dalam berkompetisi dengan para pengusaha, adalah dengan menegakkan keadilan dalam pengelolaan pertanahan. Perlu tekanan bagi kekuatan finansial para penguasaha, melalui kebijakan yang membuat kekuatan finansial menjadi tak berarti. Misalnya dengan membatasi luas penguasaan tanah, serta penertiban dan penindakan atas tanah-tanah yang diterlantarkan oleh para pengusaha.

Solusi ini, pada akhirnya menuntut perlunya pembatasan luas tanah yang berstatus HGU (Hak Guna Usaha). Bukan saatnya lagi, membiarkan para pengusaha menguasai tanah berstatus HGU dengan luas jutaan hektar. Kinilah saatnya luasan itu dibatasi, agar sebagian tanah eks HGU tersebut dapat dikuasai oleh petani. Dengan demikian, barulah petani berpeluang memiliki tanah yang memadai.

Ketika petani memiliki tanah yang memadai, maka saat itulah tanah dapat berkontribusi bagi kesejahteraan petani, memperlihatkan keadilan, menimbulkan harmoni sosial, dan mendukung terwujudnya keberlanjutan sistem.

Semoga Allah SWT berkenan…

GAYA KEPEMIMPINAN ADAPTIF

Kuatnya latar belakang sejarah yang menyangkut peran tokoh Kabupaten Purbalingga di masa lalu, menjadi dasar munculnya keyakinan tentang kuatnya peran tokoh Kabupaten Purbalingga di masa kini, termasuk yang berkaitan dengan dinamika pertanahan.

Oleh karena itu, penelitian ini layak dilakukan dengan judul, ”Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan Di Kabupaten Purbalingga.”

Pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah, ”Bagaimana peran tokoh dalam dinamika pertanahan di Kabupaten Purbalingga?”

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik, yang meliputi: subyek yang merangkap informan, jenis data, cara mendapatkan dapat dan analisisnya. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan staf, camat, lurah, dan anggota masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan utama dengan berpedoman secara non rigid (tidak kaku) pada interview guide (terlampir). Untuk menganalisis data digunakan teknik analisis data, yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa gaya kepemimpinan adaptif yang ada pada diri Bupati Purbalingga (Triyono Budi Sasongko, tahun 2000 – 2010) dan pada diri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga (Ahmad Musa, tahun 2000 – 2003) mempertemukan mereka pada titik sinergi bidang pertanahan.

Semangat adaptif yang selalu diperlihatkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberi kesempatan untuk menghormati aspirasi masyarakat. Eforia otonomi daerah yang menjangkiti masyarakat masih dapat diterima dan diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, tetapi dengan ”dosis” yang tepat (terukur atau terkendali).

Akibatnya muncul harmoni yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, sehingga memberi kesempatan pada masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya sebagai sumber kesejahteraan, dan keadilan.

ETOS PETANI KABUPATEN PURWOREJO

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2008, Kabupaten Purworejo terdiri dari 30.626,97 Ha tanah sawah dan 72.854,78 Ha tanah kering. Sebagai konsekuensi adanya tanah pertanian (tegalan, kebun campuran, dan sawah) di Kabupaten Purworejo, maka kabupaten ini memiliki petani, yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu: (1) petani pemilik tanah pertanian sebanyak 146.650 orang atau 51,95 %, (2) petani penggarap tanah sebanyak 87.093 orang atau 30,86 %, dan (3) buruh tani sebanyak 48.521 orang atau 17,19 %.

Etos petani Kabupaten Purworejo menarik untuk diteliti, karena sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Purworejo. Sebagai contoh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Purworejo yang pada tahun 2006 mencapai Rp.4.094.294.690.000,- ternyata mendapat kontribusi dari sektor pertanian sebesar Rp.1.429.300.660.000,- atau 34,91 %.

Metode Kualitatif yang dilengkapi dengan Pendekatan Rasionalistik diterapkan pada penelitian ini, yang antara lain menyandarkan argumennya pada Filsafat Rasional, yang menyatakan bahwa ilmu berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan berargumen secara logik. Dengan memanfaatkan metode ini dapat diperoleh data kualitatif dari para informan, yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif untuk mendapatkan fakta.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa ”selamat” merupakan etos petani Kabupaten Purworejo. Etos ini diperlihatkan oleh segenap ikhtiar yang mereka lakukan untuk menyelamatkan hidup keluarganya. Caranya dengan melakukan berbagai strategi livelihood, seperti strategi on – farm, off – farm, dan non – farm. Oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan, pada umumnya petani tidak hanya melaksanakan salah satu strategi, melainkan melaksanakan gabungan beberapa strategi. Ketika strategi on – farm gagal memberi kesejahteraan, petani memadukan strategi ini dengan strategi off – farm atau strategi non – farm. Demikian pula ketika paduan strategi on – farm dan off – farm masih gagal memberikan kesejahteraan, maka petani memadukannya dengan strategi non – farm.

SEJARAH KERUNTUHAN BANGSA

Sejak memasuki tahun 2010, Bangsa Indonesia disuguhi oleh berbagai informasi tentang buruknya hukum, keadilan, dan kesejahteraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi ini tentu menyesakkan dada warga bangsa, yang sesungguhnya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmatnya memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdiri "atas berkat rahmat Allah, dan didorong oleh keinginan yang luhur" (lihat Pembukaan UUD 1945).

Kesesakan menjadi-jadi ketika ada ketidak-adilan dalam birokrasi, saat pegawai Kementerian Keuangan golongan III/a memiliki penghasilan resmi Rp.12 juta per bulan (dengan alasan "remunerasi"); sedangkan pegawai negeri sipil pada umumnya pada golongan tersebut hanya memiliki penghasilan resmi sekitar Rp. 3 juta per bulan. Kesesakan menjadi-jadi ketika para pejabat yang "banyak cakap" ternyata memiliki simpanan dalam rekeningnya hingga bermiliar-miliar rupiah. Kesesakan menjadi-jadi karena kolusi dan nepotisme masih tumbuh subur, dengan berbagai modus operandi.

Ibnu Khaldun (Bapak Sosiologi Dunia) pernah mengingatkan "jangan suka melupakan sejarah", yang ditimpali oleh Soekarno (Presiden Republik Indonesia Pertama) dengan singkatan "Jas Merah". Hal senada disampaikan Djoko Suryo (Guru Besar Sejarah Universitas Gadjah Mada), bahwa sejarah adalah jalinan masa lampau (past), masa kini (present), dan masa yang akan datang (future) dalam dimensi waktu dan ruang, yang mengandung kontinuitas waktu, dan diskontunuitas fenomena.

Belajar dari pesan Ibnu Khaldun, Soekarno, dan Djoko Suryo; maka kondisi Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia memiliki kemiripan ciri dengan Negara Majapahit diakhir masa hidupnya. Tanpa perbaikan tata nilai secara individual dan kolektif, maka besar kemungkinan negeri tercinta ini akan collapse, sebagaimana Negara Majapahit. Semoga Allah SWT berkenan menghindarkannya...

Seharusnya sejarah yang dibuat oleh suatu bangsa, mampu memberi kontribusi bagi hadirnya stability (ketentraman), security (keamanan), dan comfort (kenyamanan). Sebagai contoh (dalam konteks pertanahan), maka fenomena pertanahan yang ditampilkan seharusnya memberi ketentraman, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat pada umumnya. Fenomena pertanahan tidak boleh diabaikan, karena keruntuhan Negara Majapahit antara lain juga disebabkan oleh ketidak-adilan di bidang pertanahan. Ketika para pejabat Negara Majapahit menguasai tanah luas dengan kewenangan yang sangat besar, yang justru menyengsarakan masyarakat.

Kondisi "melek sejarah" sudah selayaknya ditebar pada segenap warga bangsa, agar peristiwa runtuhnya Negara Majapahit tidak di-copy paste oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Djoko Suryo mengingatkan, bahwa sejarah yang difahami hendaknya bersifat visioner, dengan menyeimbangkan penekanan orientasi kajiannya secara integratif, yang mencakup tiga dimensi temporal (masa lalu, masa kini, dan masa akan datang).

Melek sejarah dibutuhkan dalam berbagai konteks (hukum, keadilan, kesejahteraan, pertanahan, dan lain-lain). Dalam konteks pertanahan, tak ada satupun fenomena pertanahan yang muncul tiba-tiba. Tiap fenomena pertanahan mengalami proses, dan mensejarah dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan melek sejarah, tidak ada lagi warga bangsa yang mencontoh perilaku buruk pejabat Negara Majapahit di masa akhir sejarahnya.

Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam perlindungan Allah SWT, dan setiap warganya dapat beribadah dengan khusyu kepadaNya, serta "rahmatan lil'alamiin" bagi sesamanya.

Referensi:
Djoko Suryo. 2009. "Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern." Yogyakarta, STPN Press.