MASYARAKAT DAN TANAH

Soerjono Soekanto dalam "Sosiologi: Suatu Pengantar" (1998:37) menyatakan, bahwa sejak dahulu kala jarang sekali kejadian di mana ahli pikir menguraikan masyarakat terlepas dari tanah. Sementara itu, I Made Sandy dalam "Publikasi Tahun 1975" menyatakan bahwa bagi masyarakat, tanah merupakan ruang (space) yang mewadahi segenap aktivitas (kegiatan) mereka sejak lahir hingga berakhir. Selain itu tanah juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai media tumbuh tanaman (sektor pertanian). Tanahpun dapat dimanfaatkan sebagai benda fisik, di mana tanah dapat dimanfaatkan untuk menimbun (mengurug) permukaan tanah yang relatif lebih rendah dari sekitarnya, atau untuk meninggikan permukaan tanah sesuai kebutuhan/keinginan anggota masyarakat yang bersangkutan.
Dalam Bahasa Inggris tanah yang berfungsi sebagai ruang disebut "land" (di Indonesia diterjemahkan menjadi "lahan" yang sekaligus mencakup pengertian "soil"), yang berfungsi sebagai media tumbuh tanaman disebut "soil", dan yang berfungsi sebagai benda fisik disebut "earth". Di kalangan masyarakat tanah yang berfungsi sebagai ruang memiliki ukuran meter persegi, yang berfungsi sebagai media tumbuh tanaman memiliki ukuran subur atau tidak subur, dan yang berfungsi sebagai benda fisik memiliki ukuran meter kubik.

PENSERTIPIKATAN TANAH

Kawan-kawan di Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) menyebut kegiatan ini (berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku) "pendaftaran tanah", yaitu ketika sebidang tanah didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat, yang kemudian kepada pemegang haknya diberikan "sertipikat hak atas tanah". Sementara itu kawan-kawan di masyarakat (pada umumnya) menyebut kegiatan ini "pensertipikatan tanah", yaitu ketika masyarakat memperoleh sertipikat hak atas tanah setelah mengurusnya (melakukan pendaftaran tanah) di Kantor Pertanahan setempat. Oleh karena itu, secara sosiologis pendaftaran tanah dan pensertipikatan tanah merupakan kegiatan yang sama.
Pensertipikatan tanah merupakan salah satu kegitan yang memiliki sifat multi fakta. Pertama, ia merupakan fakta teknis, karena melibatkan pekerjaan teknis, yang berupa pengukuran dan pemetaan kadasteral. Kedua, ia juga merupakan fakta hukum, karena melibatkan pekerjaan yang bersifat yuridis, yang berupa pelacakan, pencatatan/perekaman, dan pembuktian kepemilikan tanah melalui berbagai bukti hukum yang tersedia. Ketiga, ia juga merupakan fakta administratif, karena melibatkan pekerjaan administratif, yang berupa pencatatan, perekaman, pembukuan dan pengarsipan. Keempat, ia juga merupakan fakta sosial, karena melibatkan interaksi sosial antara Pemerintah (petugas Kantor Pertanahan) dengan masyarakat (pemilik tanah) dalam proses pensertipikatan tanah, dan antara masyarakat (pemilik tanah) dengan masyarakat (pemilik tanah lainnya yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang sedang diproses) dalam penerapan asas contradictoir de limitatie pada proses pensertipikatan tanah.

PENONTON DAN KORBAN

Idealnya, pengelolaan pertanahan dapat dilakukan oleh masyarakat secara harmonis dan padu, dengan aspek-aspek kehidupan mereka yang terkait dengan pertanahan. Tetapi Danah Zohar dan Ian Marshal dalam "Spiritual Quotient" (2001) menjelaskan, bahwa manusia (masyarakat) tidak jarang hanya menjadi korban pengalamannya, atau hanya menjadi penonton malang dalam naskah drama yang ditulis orang lain.
Oleh karena itu, masyarakat harus dihindarkan dari realita menjadi korban pengalamannya dalam hal pertanahan. Sebagai contoh, anggota masyarakat yang menjadi petani tidak boleh menjadi korban dari pengalamannya menjadi petani. Anggota masyarakat tersebut dapat dikatakan menjadi korban, bila kehidupannya tidak dinamis-positif, yaitu: (1) ketika dari dahulu hingga sekarang ia tetap sebagai petani yang subsisten (produksinya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar/konsumtif keluarganya); dan (2) ketika dari dahulu hingga sekarang ia tetap menjadi petani yang tidak memiliki pengetahuan pertanian yang memadai.
Masyarakat juga harus dihindarkan dari realita menjadi penonton malang dalam kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Anggota masyarakat tersebut dapat dikatakan menjadi korban, bila ia tidak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di bidang pertanahan, yaitu: (1) ketika ia tidak dilibatkan dan tidak didorong untuk aktif dalam kegiatan di bidang pertanahan; dan (2) ketika ia tidak mampu memahami urgensi kegiatan pertanahan, sehingga ia tidak bersedia berpartisipasi.
Dengan demikian ada empat hal yang harus menjadi ciri kegiatan pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yaitu anggota masyarakat yang menjadikan tanah sebagai basis kegiatannya, didorong agar: Pertama, kegiatannya tidak hanya sebatas subsisten, tetapi telah bergerak ke arah komersial dalam kuantitas dan kualitas yang ekonomis. Kedua, didorong agar terus menerus meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan pertanahan yang relevan. Ketiga, dilibatkan dan didorong untuk aktif dalam kegiatan di bidang pertanahan. Keempat, didorong untuk mampu memahami urgensi kegiatan pertanahan.

CONTRA PRODUCTIVE

Bangsa Indonesia (karena sering melupakan kearifan lokal) dikenal sebagai bangsa yang mudah panik, suka solusi tambal sulam, dan tergopoh-gopoh. Akibatnya berbagai aktivitas bangsa seringkali blunder dan contra productive. Sejarah telah memperlihatkannya: Pertama, ketika baru saja merdeka, Bangsa Indonesia sangat merindukan kebebasan berpolitik dan demokrasi. Oleh karena itu, secara tergopoh-gopoh politik dijadikan "panglima", sedangkan aspek kenegaraan lainnya diabaikan. Akibatnya, perekonomian Indonesia runtuh karena mismanagement yang akut. Kesengsaraan masyarakat miskin kota dan desa terpampang di mana-mana; Kedua, ketika melihat kemiskinan terpampang secara terbuka, para pemimpin bangsa (penguasa) merumuskan obat mujarab yang disebut "pembangunan" (development). Seperti biasa, secara tergopoh-gopoh pembangunan dijadikan "tujuan" (seharusnya pembangunan hanya merupakan alat). Akibatnya, segala sesuatu (baik dan buruk) dilakukan atas nama pembangunan. Ada kesan, saat itu pembangunan telah menjadi "agama" baru Bangsa Indonesia. Atas nama pembangunan sebagian para penguasa dan pengusaha (yang menjadi kawan penguasa) berlomba-lomba mengisi pundi-pundi kekayaan mereka dengan berbagai cara, termasuk dengan cara korupsi. Korupsi dengan berbagai format dan berbagai sekala terpampang sangat jelas pada berbagai lapisan masyarakat di mana-mana; Ketiga, ketika melihat korupsi terpampang secara terbuka, para pemimpin bangsa merumuskan obat mujarab yang disebut "gerakan anti korupsi". Akhirnya, seperti biasa, secara tergopoh-gopoh gerakan anti korupsi dijadikan "tujuan" (seharusnya gerakan anti korupsi hanya merupakan alat). Akibatnya, segala sesuatu (baik dan buruk) dilakukan atas nama gerakan anti korupsi, seperti: (1) Upaya pembubaran beberapa yayasan yang bernaung di bawah koordinasi TNI (Tentara Nasional Indonesia), padahal yayasan-yayasan ini bermanfaat dalam membantu prajurit (terutama yang mengalami cacat fisik permanen) dan keluarganya (terutama keluarga prajurit yang gugur saat melaksanakan tugas); (2) Upaya penjebakan seperti yang dialami tokoh Komisi Pemilihan Umum (Mulyana W. Kusuma). Dalam perspektif sosiologis, menangkap seseorang dengan cara menjebak tidaklah patut, sebab dalam konsepsi "menjebak" berpeluang dilakukannya tipu daya dari orang yang menjebak agar orang yang dijebak dapat masuk dalam jebakannya. Boleh jadi orang yang ditangkap melalui proses jebakan bukanlah orang yang sungguh-sungguh melakukan kesalahan, ia hanyalah korban skenario pembuktian kesalahan; (3) Pengetatan anggaran, yang dibeberapa instansi dimaknai sebagai suatu sistem anggaran di mana biaya pelaksanaan barulah dibayarkan (diganti) setelah pelaksana kegiatan membayar dengan uang pribadinya terlebih dahulu, karena penggantian diberikan setelah ada kuitansi.
Hikmah yang dapat diambil dari kisah ketergopoh-gopohan Bangsa Indonesia bagi pengelolaan pertanahan atau reforma agraria adalah, "Hindari ketergopoh-gopohan!"

TANAH BAGI MASYARAKAT

Bagi masyarakat, tanah adalah permukaan bumi, yang bagi pemegang haknya diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan , demikian pula tubuh bumi, dan air, serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan/pemanfaatan tanahnya. Pemahaman ini bersesuaian dengan Pasal 4 UUPA, sebagai hasil proses konformitas masyarakat terhadap pengelolaan pertanahan.
Tanah merupakan sumberdaya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, meupun sebagai ruang (space) atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan. Bagi sosiolog pengelolaan pertanahan menarik untuk dikaji, terutama sifat dan hakekat pengelolaan pertanahan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.
Perspektif sosiolog ini sangat relevan, karena aspek-aspek kehidupan masyarakat dapat dimengerti atau difahami bila dikorelasikan dengan aspek pertanahannya. Demikian pula sebaliknya, aspek-aspek pertanahan dapat dimengerti atau difahami bila dikorelasikan dengan aspek kemasyarakatannya. Dalam perspektif ideal sosiolog, pengelolaan pertanahan seharusnya menyatu dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Dalam bahasa simbolik, "Masyarakat akan selalu berurusan dengan institusi pertanahan sejak lahir hingga berakhir (meninggal)."

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan perlu dilakukan untuk mengantisipasi transformasi masyarakat, dari masyarakat yang pasif menuju masyarakat yang proaktif (dan kritis). Pemberdayaan masyarakat mengusung ide partisipatoris dalam pengelolaan pertanahan, untuk memberi kesempatan berkontribusi secara lebih luas kepada masyarakat. Dengan kata lain, terjadi proses pelibatan masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan pertanahan dengan skala yang semakin meluas.
Untuk itu pengelolaan pertanahan harus realistik namun tetap dalam frame nasionalis-populis, sebagai format antisipasi fakta kekinian pertanahan di Indonesia. Pengelolaan pertanahan tersebut memiliki ciri-ciri: Pertama, memiliki semangat emansipatori. Kedua, bertujuan mensejahterakan masyarakat. Ketiga, memiliki instrumen fisik dan non fisik yang memadai. Keempat, pengelolaan pertanahan diarahkan pada pemanfaatan konsepsi dan teknologi tepat guna, yang sedapat mungkin juga bersumber lokal (konsepsi/teknologi lokal). Kelima, memanfaatkan konsepsi social engineering (rekayasa sosial) untuk membangkitkan motivasi masyarakat dalam berpartisipasi. Keenam, adanya sinergi antara Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam pengelolaan pertanahan. Ketujuh, mengkondisikan sifat proaktif PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Surveyor Berlisensi dalam memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Kedelapan, pengelolaan pertanahan dilaksanakan berdasarkan Hukum Tanah Nasional yang bersifat unifikatif namun memiliki ruang pluralitas (bagi hukum adat).

PENGELOLAAN PERTANAHAN

Selayaknya pengelolaan pertanahan terlepas dari praktek kekuasaan, pengelolaan pertanahan seharusnya lebih fokus pada upaya mensejahterakan masyarakat. Bangsa Indonesia pernah beberapa kali memiliki pengalaman, ketika pengelolaan pertanahan bersuper-impose dengan praktek kekuasaan. Pada saat itu praktek kekuasaan mewujud dalam bentuk terorisme negara atau state terorism (seperti Negara Israel di Palestina), ketika pengelolaan pertanahan lebih fokus melayani kekuasaan daripada melayani masyarakat. Atau ketika pengelolaan pertanahan lebih fokus mensejahterakan penguasa (dan pengusaha) daripada masyarakatnya.
Praktek kekuasaan dalam pengelolaan pertanahan, sesungguhnya merupakan tindakan "menabur angin sosial", yang berpeluang "menuai badai sosial". Praktek kekuasaan dalam pengelolaan pertanahan juga berpeluang menimbulkan polarisasi antara Negara/Pemerintah dengan masyarakat. Pada saat polarisasi semakin mengkutub, maka Negara/Pemerintah dan masyarakat akan berada pada posisi saling intai, saling menunggu kelemahan, untuk saling hantam, baik melalui pengadilan maupun melalui aktivitas fisik di lapangan.
Oleh karena itu, praktek kekuasaan dalam pengelolaan pertanahan tidak boleh terjadi di Indonesia. Bila pengelolaan pertanahan sungguh-sungguh difokuskan pada upaya mensejahterakan masyarakat, maka akan terjadi sinergi antara Negara/Pemerintah dengan masyarakat. Saat itulah pengelolaan pertanahan mengalami zaman keemasan, bukan karena telah mencapai kesejahteraan, melainkan telah berada pada track yang benar dalam upaya mencapai kesejahteraan.
Sebaliknya, bila pengelolaan pertanahan tidak fokus pada upaya mensejahterakan masyarakat, maka pengelolaan pertanahan mengalami zaman kegelapan, bukan karena belum berhasil menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, melainkan karena berada pada track yang salah dalam upaya mencapai kesejahteraan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat hanya akan menjadi komoditas ucapan, penelitian, dan catatan "berton-ton", tanpa peluang mewujudkannya.