JANGAN JADI ATPM.....

ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) tidaklah hanya terdapat di dunia usaha. Bila tidak berhati-hati, dalam reforma agraria juga berpeluang mengundang hadirnya ATPM dalam konotasi negatif, yaitu para ATPM Kapitalisme dan Liberalisme. Para ATPM ini akan menghalangi laju sukses reforma agraria yang berbasis UUPA values, yang nasionalis-populis. Mereka ini, yang pernah dididik di negara-negara penebar kaliptalisme dan liberalisme akan dengan penuh semangat melepas rantai jebakannya. Mereka juga telah melihat kesuksesan kapitalisme dan liberalisme dalam menciptakan kasta pengusaha yang kemudian menjadi penguasa.
Oleh karena itu, para ATPM berupaya memasukkan unsur-unsur kapitalisme dan liberalisme dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. Akibatnya, tanah menjadi komoditas yang paling populer. Transaksi jual beli atau tukar menukar semakin gencar, tanpa memperhatikan ketimpangan dan ketidak-adilan dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Para ATPM Kapitalisme dan Liberalisme akan berupaya agar reforma agraria tidak menyentuh kepentingan mereka. Bahkan bila perlu reforma agraria yang sedang digagas, disosialisasikan, dan dilaksanakan diarahkan, agar menjadi reforma agraria yang mendorong kapitalisme dan liberalisme. Mereka lupa bahwa nilai-nilai reforma agraria merupakan tata nilai yang berbasis pada UUPA.
Dengan demikian, jangan ada siapapun dan dalam kondisi bagaimanapun, yang memandang ringan permasalahan ini. Sebab kapitalisme hanya menguntungkan kelompok para pengusaha, sedangkan liberalisme lebih banyak mengorbankan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini tidaklah tepat untuk masuk dalam kelompok, yang menganggap persaingan bebas sebagai solusi kesenjangan.
Sudah saatnya reforma agraria merevitalisasi UUPA values, agar penataan kembali agraria di Indonesia sejalan dengan semangat nasionalisme dan populisme, sebagaimana diamanatkan UUPA dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen ke-4). Penataan yang komprehensif terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan agraria yang berkeadilan dan mensejahterakan.

WASPADAI HIPOKRISITAS....

Pernah dengar MDGs (Millenium Development Goals)? Inilah kampanye yang digembar-gemborkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sejak tahun 2001, yang berisi seruan agar tiap negara di dunia melakukan program, sebagai berikut: (1) pengentasan kemiskinan (poverty); (2) peningkatan kualitas dan kuantitas cakupan pendidikan (education); (3) kesetaraan gender (gender equality); (4) penurunan tingkat kematian anak (child mortality); (5) peningkatan kesehatan ibu (maternal health); (6) upaya perlawanan terhadap penyakit (combat desease); (7) perbaikan lingkungan hidup (environment); (8) persahabatan global (global partnership).
Uniknya, ketika sedang gencar mengkampanyekan MDGs ke seluruh dunia, PBB juga gencar mendukung "Program Fitnah Internasional", dengan mendukung pendudukan negara-negara Barat di Afghanistan (sejak 2002) dan di Irak (sejak 2003). Uniknya lagi pendudukan ini menghasilkan fakta yang bertentangan dengan kampanye MDGs PBB. Pertama, peningkatan kemiskinan di Afghanistan dan Irak, akibat kerusakan infrastruktur yang mengalami carpetbombing oleh negara-negara Barat. Kedua, penurunan kualitas dan kuantitas cakupan pendidikan di Afghanistan, akibat kerusakan infrastruktur yang mengalami carpetbombing oleh negara-negara Barat. Ketiga, penindasan terhadap semua gender oleh tentara pendudukan di Afghanistan dan Irak, melalui tindakan perkosaan dan penyiksaan. Keempat, peningkatan jumlah kematian ibu dan anak akibat tindakan tentara pendudukan di Afghanistan dan Irak, melalui pemboman pemukiman penduduk sipil. Kelima, penurunan tingkat kesehatan ibu akibat tindakan tentara pendudukan di Afghanistan dan Irak, yang terus menerus membom dan merusak infrastruktur kesehatan dan pemukiman penduduk. Keenam, penurunan kemampuan melawan penyakit akibat tindakan tentara pendudukan di Afghanistan dan Irak, yang terus menerus membom dan merusak infrastruktur kesehatan dan pemukiman penduduk. Ketujuh, perusakan lingkungan hidup oleh tentara pendudukan di Afghanistan dan Irak , melalui berbagai operasi militer yang merusak. Kedelapan, kehancuran persahabatan global, karena berbagai program pendudukan dan penguasaan berbagai negara oleh negara-negara Barat.
Dengan demikian nyatalah, bahwa MDGs merupakan program hipokrit (munafik) PBB, di mana PBB tak layak lagi dipandang sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah saatnya PBB dimaknai sebagai Pecundang Bangsa-Bangsa. Jika Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, masih hidup tentu ia akan berkata, "Go to hell, with your aids!" Atau jika Presiden Republik Mimpi, Si Butet Yogya, diberi kesempatan bicara tentu ia akan berkata, "Mimpi kali nih, yee!" Atau, mungkin karena kita lupa pesan Presiden Pertama Republik Indonesia (dalam hal "aids") sehingga kini di Indonesia merebak penyakit aids (akibat virus HIV).
Oleh karena itu, program reforma agraria tidak boleh secara semena-mena mengadopsi konsep-konsep PBB yang hipokrit. Sudah saatnya para pakar dan pelaksana reforma agraria mewaspadai hipokrisitas PBB dan negara-negara Barat (serta para komparadornya) yang menjanjikan kesejahteraan, namun menghadiahkan kemiskinan dan ketergantungan. Sudah saatnya para pakar dan pelaksana reforma agraria memanfaatkan pemikiran dan kearifan nasional dan lokal Bangsa Indonesia, yang lebih membumi dengan agraria Indonesia. Selamat berjuang, semoga reforma agraria mencapai tujuan mulianya.

IDENTITAS REFORMA

Segala sesuatu memiliki nama, memiliki panggilan dan memiliki gelar. Nama, panggilan, dan gelar merupakan identitas sesuatu. Nama merupakan identitas formal sesuatu, yang menunjukkan substansi/sifat yang ingin diperlihatkan atau diwujudkan oleh identitas tersebut. Sedangkan panggilan merupakan identitas populer sesuatu, yang menunjukkan substansi/sifat yang dimiliki sesuatu yang berhasil merebut mindshare (berada dalam pikiran atau benak) dan/atau heartshare (berada di hati) masyarakat. Sementara itu, gelar merupakan identitas formal yang mempopuler atau perpaduan antara nama dan panggilan, yang menunjukkan adanya keberhasilan dari substansi/sifat yang ingin diperlihatkan oleh suatu identitas dalam merebut mindshare dan heartshare masyarakat.
Dalam konteks reforma agraria, maka sebutan "reforma agraria" hendaklah merupakan nama, panggilan, dan sekaligus gelar bagi kegiatan yang berupaya memperbarui fakta agraria saat ini yang kurang adil dalam hal asset dan akses agraria. Caranya: Pertama, reforma agraria harus merupakan identitas formal dari kegiatan memperbarui fakta agraria saat ini, dengan menunjukkan ciri-ciri upaya pencapaiannya. Kedua, reforma agraria harus merupakan identitas dari suatu kegiatan pembaruan fakta agraria saat ini yang populer di masyarakat, yang telah berhasil merebut mindshare dan heartshare masyarakat. Ketiga, reforma agraria harus merupakan identitas formal dari kegiatan pembaruan fakta agraria saat ini yang populer di masyarakat.
Dengan demikian pelaksanaan reforma agraria tetap harus memperlihatkan formalitas yang absah, karena dilaksanakan oleh pemegang otoritas yang didukung oleh segenap stake holder. Namun tidak boleh mengabaikan aspek perebutan mindshare dan heartshare masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria membutuhkan pendekatan sosiologis agar dapat mempersuasi dan mengedukasi masyarakat perihal keunggulan substantifnya.

REFORMA SEHARUSNYA ...

Reforma agraria yang dilaksanakan seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai pertanahan yang tertuang dalam UUPA, karena nilai-nilai inilah yang menjadi basis pengelolaan pertanahan yang populis. Bila terdapat jarak antara reforma agraria dengan nilai-nilai pertanahan sebagaimana dimaksud, maka reforma agraria telah menerjang definisinya sendiri. Hal ini akan menggugurkan hak hidup dan hak implementatif reforma agraria, dan masyarakat akan berkata, "Selamat jalan reforma agraria! Selamat kembali ke 'Republik Mimpi'!"
Oleh karena itu, sebelum melaksanakan reforma agraria, sudah selayaknya dilakukan pemetaan masalah agraria yang mendasar (fundamental). Dalam peta tersebut layak termuat masalah, seperti: (1) batas minimum pemilikan tanah; (2) batas maksimum penguasaan dan/atau pemilikan tanah; (3) redistribusi tanah; (4) tanah absentee atau guntai; (5) gadai tanah; (6) perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan (7) perlindungan terhadap tanah pertanian.
Sebagai contoh: Pertama, adalah fakta bahwa batas minimum pemilikan tanah seluas dua hektar belumlah terwujud secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa; Kedua, adalah fakta bahwa saat ini belum ada ketentuan batas maksimum luas penguasaan dan/atau pemilikan tanah, terutama bagi tanah berstatus Hak Guna Usaha; Ketiga, adalah fakta bahwa saat ini program redistribusi (pembagian kembali) tanah belum berjalan optimal, sehingga masih terdapat ketimpangan yang besar antara pemilik tanah luas dengan anggota masyarakat yang memiliki tanah sempit, dan yang tidak memiliki tanah; Keempat, adalah fakta bahwa saat ini ketentuan tentang tanah absentee masih mudah disiasati oleh para pelanggarnya; Kelima, adalah fakta bahwa saat ini sebagian masyarakat masih enggan menerapkan ketentuan gadai, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; Keenam, adalah fakta bahwa saat ini sebagian masyarakat masih enggan menerapkan ketentuan perjanjian bagi hasil pertanian, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) dan ketentuan yang memperbarui teknis pelaksanaannya; Ketujuh, adalah fakta bahwa saat ini perlindungan terhadap tanah pertanian relatif lemah, sehingga banyak tanah pertanian yang berubah penggunaan dan pemanfaatannya menjadi tanah non pertanian, yang berdampak pada terjadinya ancaman terhadap ketahanan pangan nasional.
Setelah masalah agraria yang mendasar berhasil dipetakan, maka reforma agraria harus dirumuskan dan dilaksanakan sebagai formula solusi terhadap masalah tersebut. Tanpa kemampuan ini, maka reforma agraria hanya akan menjadi bagian dari utopia masyarakat dan pemerintah. Namun demikian sesungguhnya ketidak-mampuan tidalah layak disandang oleh program reforma agraria, karena di beberapa negara reforma agraria telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

REFORMA AGRARIA

Reforma Agraria merupakan konsepsi yang dinamis. Ia dapat dikaji melalui berbagai perspektif, antara lain perspektif sosiologi. Perspektif sosiologi menekankan tiga hal yang harus diperhatikan oleh Reforma Agraria, yaitu: transendensi, humanis, dan emansipatori. Aspek transendensi perlu diperhatikan dalam Reforma Agraria, agar pembaruan agraria yang dilaksanakan tidak mendurhakai Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah Bangsa Indonesia mengakui, bahwa agraria (bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.
Sementara itu, aspek humanis perlu diperhatikan dalam Reforma Agraria, agar pembaruan agraria yang dilaksanakan tidak justru merendahkan martabat Bangsa Indonesia, sebagai manusia yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan aspek emansipatori perlu diperhatikan, agar pembaruan agraria yang dilaksanakan tidak justru membelenggu Bangsa Indonesia dalam "iron cage" (sangkar besi), yaitu globalisasi, liberalisasi perdagangan, kapitalisasi, globalisme, liberalisme, dan kapitalisme.
Tanpa Reforma Agraria yang transenden, humanis, dan emansipatori maka sulit bagi Bangsa Indonesia keluar dari kemiskinan yang menjebaknya bermasa-masa. Bukankah Bangsa Indonesia memahami, bahwa: Pertama, agraria merupakan sumberdaya yang akan terus menyertainya sejak lahir hingga "berakhir" (meninggal dunia). Kedua, selama ini ada hal urgen yang harus ditata, terutama bila berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan agraria. Ketiga, selama ada hal urgen yang membutuhkan pendekatan keadilan implementatif, terutama bila berkaitan dengan agraria dalam konteks asset dan akses.

NGEREFORM YUK...!

Wah kalau dengar kata "reform" rasanya berat. Ingat enggak waktu reformasi 1998, khan berdarah-darah. Tetapi mudah-mudahan reform yang ini enggak berdarah-darah, sepanjang dikelola dengan baik. Kata pakar sepanjang ada konsep yang jelas, kemudian di-planning, di-organizing, di-staffing, di-actuating, di-directing, dan di-controlling dengan baik, insyaAllah hasilnya baik dan tidak perlu berdarah-darah. Reform yang dimaksud adalah agrarian reform atau reforma agraria.
Reforma agraria, adalah sebuah konsepsi yang dirancang untuk memperbarui fakta agraria yang ada sekarang ini yang kurang adil dalam hal asset dan akses agraria. Oleh karena agraria meliputi sumberdaya yang berbasis bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, maka tanah adalah bagian dari agraria. Konsekuensinya, gagasan tentang reforma agraria haruslah diikuti dengan gagasan tentang reforma pertanahan atau land reform.
Ada beberapa hal yang harus difokus oleh reforma agraria dalam konteks pertanahan, misal: Pertama, filosofi, format, dan grand design pemberdayaan masyarakat dalam konteks pertanahan. Kedua, pembaruan prinsip dan grand design penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Ketiga, pembaruan prinsip dan grand design penetapan batas maksimum dan minimum penguasaan/pemilikan tanah. Keempat, pembaruan prinsip dan grand design penetapan ketentuan gadai tanah, tanah absentee, bagi hasil tanah pertanian, dan perlindungan tanah pertanian.

SOCIAL BOND DALAM...

"Bond" dalam Kamus Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "pertalian", "kerekatan", atau "ikatan". Sebagai contoh, "bond of friendship" diterjemahkan sebagai "tali persaudaraan". Ketika "bond" disandingkan dengan "social", maka ia menjadi "social bond", yang dapat diterjemahkan sebagai "pertalian sosial". Selanjutnya "social bond" dapat didefinisikan dengan lebih detail sebagai "pertalian, kerekatan atau ikatan antar anggota masyarakat yang dibangun oleh anggota masyarakat untuk menggalang kerjasama di antara mereka guna menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi bersama."
Social bond merupakan sesuatu yang penting, karena dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencegah konflik, menciptakan suasana saling memahami, dan menawarkan kerjasama. Social bond terjadi, pada saat: Pertama, individu setuju untuk dikontrol oleh individu lain dan masyarakat. Kedua, individu setuju memperkuat dan menstabilkan masyarakat. Ketiga, individu setuju untuk membangun jaringan dalam masyarakatnya.
Social bond semakin kuat, pada saat masyarakat berada pada sekala yang relatif kecil, yang memungkinkan dilakukannya pewarisan nilai-nilai sosial secara intens. Kuatnya social bond dalam suatu suatu masyarakat akan membatasi terjadinya pemikiran, sikap, dan perilaku menyimpang (perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pada umumnya).
Dalam konteks pertanahan, social bond sangat bermanfaat dalam memperlancar proses-proses yang berhubungan dengan pertanahan, misal proses pendaftaran tanah. Pada proses pendaftaran tanah, social bond mendorong tetangga batas untuk hadir menyaksikan pengukuran bidang tanah, sebagai pemenuhan asas contradictoir de limitatie. Social bond juga mendorong para pihak yang mengetahui untuk memberi keterangan atau kesaksian dalam rangka pengumpulan data yuridis yang berkaitan dengan data-data kepemilikan bidang tanah yang diukur tersebut.